LSM BOAN: 草の根の提案

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PETERNAKAN UNTUK KELOMPOK PETERNAK DI KABUPATEN SUMBAWA DALAM MENDUKUNG PROGRAM BUMI SEJUTA SAPI DI PROVINSI NTB

Oleh

YAYASAN BOAN

1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan kronis, pendidikan dan mutu kesehatan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan, selain itu juga dari dimensi ekonomi, yaitu kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan. Upaya mengangkat masalah kemiskinan menjadi prioritas pembangunan, maka perlu mencari faktor kunci penyebab terjadinya kemiskinan tersebut. Salah satu model yang telah dikembangkan adalah pemberdayaan petani miskin. Fenomena kemiskinan bagi masyarakat di daerah pedesaan, umumnya bersumber dari sektor pertanian. Kurangnya dukungan pengetahuan tentang pemahaman masyarakat petani terutama di lahan marginal sebagai kantong kemiskinan selama ini, menyebabkan usaha pemerintah tampaknya masih belum terlaksana dengan sempurna, baik mengenai kesuburan lahan, infrastruktur maupun kelembagaan agribisnisnya.

Hubungan harmonis antar pemerintah dan masyarakat dapat berperan baik sebagai pemrakarsa maupun sebagai partisipan. Terkait dengan pelaksanaan program kebijakan peternakan sebagai salah satu program pembangunan pertanian, maka partisipasi masyarakat petani sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan sangat diharapkan demi terlaksana dan tercapainya tujuan dari program tersebut. Fokus utama program infrastruktur peternakan dibawah program dukungan BSS NTB adalah pemberdayaan peternak untuk memanfaatkan lahan yang ada dalam meningkatkan produksi Hijauan Makanan Ternak (HMT). Aspek tujuan infrastruktur Peternakan lainnya adalah menyediakan penyediaan air bersih untuk ternak dan mengairi padang penggembalaan pakan sehingga rumput tetap tersedia sepanjang musim. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pentingnya peran partisipasi masyarakat peternak dalam pelaksanaan program dukungan BSS NTB yang dapat dijadikan sebagai salah satu strategi pemberdayaan mereka terhadap cengkeraman kemiskinan. Partisipasi mereka dalam program tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produksi ternak mereka, dalam rangka meningkatkan pendapatan rumah tangga petani di pedesaan.

Dalam kerangka itulah, Program dukungan Bumi Sejuta Sapi NTB melalui Proyek infrastruktur peternakan yang didanai oleh Grassroots grant aid, merupakan salah satu program pembangunan yang didesain untuk membantu peternak dalam membangun system agribisnis di lahan marjinal. Upaya peningkatan pendapatan peternak tersebut dilakukan dengan memberdayakan petani melalui mobilisasi kelompok dan perencanaan, pengembangan kelembagaan, dan dapat berpartisipasi dalam menentukan sarana dan prasarana kelompok yang dibutuhkan disertai dukungan teknologi peternakan yang sesuai dengan kebutuhan terutama pada lahan-lahan marjinal serta memberikan akses yang luas kepada peternak terutama dalam bidang informasi. Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten yang ada di NTB yang menjadi prioritas untuk pelaksanaan program ini untuk Peningkatan Pendapatan Peternak Miskin. Terpilihnya Kabupaten Sumbawa sebagai lokasi sasaran, dikarenakan kabupaten ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki agroekosistem lahan kering dataran tinggi dan mempunyai karakteristik lahan marginal yang cukup luas, serta mengingat mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dengan tingkat pendapatan masih tergolong di bawah garis kemiskinan. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan suatu proses dengan bertitik tolak agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Pentingnya budaya lokal sebagai suatu aset dalam pembangunan merupakan factor pendorong yang memposisikan masyarakat sebagai individu dalam interaksi sosial. Untuk menjaga dinamika sistem sosial, perlu didukung dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dan manusia sebagai individu dengan mengikutsertakan semua potensi yang ada pada masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan, akan menumbuhkan perasaan memiliki dan pada gilirannya masyarakat akan memperoleh manfaat atas perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka perlu dilakukan pemberdayaan kelompok ternak sebagai salah satu komponen Proyek infrastruktur peternakan di Kabupaten Sumbawa.

2. Rumusan Masalah (Focused Issue)

Berdasarkan latar belakang diatas kegiatan pengembangan infrastruktur peternakan untuk kelompok peternak mengambil tema tentang Pengetasan Kemiskinan (Poverty Relief) yang akan dilakukan di Kabupaten Sumbawa, hal ini didasarkan Kabupaten Sumbawa adalah salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 420.750 jiwa dengan Jumlah penduduk miskin terbesar dipulau Sumbawa yaitu sebesar 104.980 jiwa atau sekitar 24,95%. Menurut pengertian BPS (2009) Penduduk miskin adalah penduduk yan memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan, garis kemiskinan di Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 203.436 per kapita per bulan, artinya sebanyak 104.980 orang di pulau Sumbawa berpenghasilan dibawah Rp. 203.436 per kapita per bulan dan sebagian besar penduduk miskin tersebut bekerja sebagai petani (49,50%) termasuk didalamnya bekerja sebagai peternak (BPS NTB, 2009).

Masyarakat petani miskin umumnya berpendapatan rendah, tingkat pendidikan rendah, adopsi teknologi juga rendah, dan ketersediaan modal kecil. Infra struktur di daerah tempat tinggal umumnya tidak terlalu bagus dan terpencar di daerah terpencil sehingga integrasi sosial dan penyuluhan menjadi lebih sulit. Oleh karena kondisi lingkungan seperti tersebut, maka isu pokok yang harus dikembangkan adalah peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani ternak.

3. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah:

a. Memberikan pendampingan dan penguatan terhadap kelompok ternak menuju perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik.

b. Mendorong penuh partisipasi kelompok ternak dalam pengelolaan padang penggembalaan yang berkelanjutan untuk menghasilkan hijauan pakan ternak yang unggul dan peningkatan daya tampung padangan .

c. Meningkatkan ketersediaan air bagi peternak dan padang penggembalaan.

d. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya peternak miskin serta diharapkan terciptanya kreatifitas, prakarsa dan inovasi pada masyarakat peternak untuk mandiri.

4. Kerangka Konseptual

Partisipatory on farm dan lintas sektoral merupakan pendekatan pemberdayaan petani di lahan marginal sebagai sumberdaya yang potensial dan strategis yang dapat dilaksanakan dalam pembangunan pertanian. Pendekatan tersebut dilakukan dengan berfokus pada daya dukung sumberdaya lokal, mempehatikan ekologi kultural setempat melalui pendekatan holistic, integratif, berkesinambungan, pemanfaatan kearifan lokal yang maksimal dan mampu diadopsi oleh petani. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa hampir sebagian besar petani yang berada di pedesaan dengan fasilitas infrastruktur yang kurang memadai, yang mengakibatkan keterbatasan mereka terhadap akses pasar input dan output (produk) serta kredit. Untuk memberdayakannya, inovasi teknologi usaha tani saja tidaklah cukup. Penyediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu upaya yang dapat dikembangkan terhadap para petani untuk mandiri dan mendorong mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam segala kegiatan.

Makna partisipatif yang paling sederhana adalah merupakan hak setiap orang untuk dapat ikut serta terlibat atau dilibatkan dalam segala proses pembangunan, melibatkan seluas-luasnya stake holder yang ada dalam setiap kebijakan publik, tidak sebatas lembaga formal semata. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi mencerminkan upaya mewujudkan kemandirian daerah yang transparan dan akuntabel antara komponen pemerintah, masyarakat, dan swasta, yang dilandasi aturan kebijakan untuk berpartisipasi sesuai proporsi dan kompetensi yang dimiliki secara terukur dan berkelanjutan. Kondisi ini dapat berlangsung dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik (good governance), yaitu: 1) partisipatif; 2) tranparansi; 3) akuntabilitas. Partisipatif dalam proses pembangunan diantaranya melalui berbagai program kebijakan pembangunan pertanian dimaksudkan agar dapat menjembatani antara aspirasi dan kebutuhan masyarakat petani di pedesaan. Selain itu, makna partisipatif juga diharapkan dapat menggugah kesadaran publik bahwa terjadinya keberhasilan maupun kegagalan proses pembangunan pertanian di pedesaan bukan tanggung jawab pemerintah semata, melainkan sangat bergantung pada keberhasilan keterlibatan masyarakat petani dalam penyelenggaraan pembangunan tersebut, dari awal hingga akhir, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Di beberapa wilayah sifat dan naluri partisipasi masyarakat dalam membentuk lembaga seperti kelompok tani sebagai lembaga tradisional yang masih hidup dan bertahan. Keadaan ini dapat menjadi salah satu potensi yang bisa dikembangkan menjadi lembaga sebagai wadah untuk menampung dan mengembangkan diri petani di pedesaan. Dari uraian tersebut di atas, dapat disusun suatu kerangka berpikir seperti yang dikemukakan pada
Gambar dibawa

1. Metodologi

Proyek pengembangan infrastruktur peternakan akan dilaksanakan melalui kerjasama kelompok petani peternak yang terlibat secara aktif dalam keseluruhan rangkaian kegiatan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) local, LSM lokal akan menfasilitasi menggerakkan partisipasi kelompok petani ternak baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan program, memutuskan dan mengevaluasi serta ikut ambil bagian dalam mengembangkan kegiatan kelompok secara komprehensif, selain itu juga Tim Infrastruktur Peternakan di bawah dukungan program NTB BSS akan dilibatkan dalam seluruh pelaksanaan projek. Dana project akan disalurkan melalui rekening LSM, pengeluaran dana berdasarkan persetujuan pihak LSM, Kelompok Petani Ternak dan Pemerintah Daerah Sumbawa, pelaporan kegiatan project akan dilakukan bersama – sama antara NGO dan pemerintah.

a. Tahap Persiapan,

Menentukan tema/permasalahan pada kelompok ternak yang akan diangkat, Menentukan lokasi pelaksanaan Project, menentukan jenis kegiatan/program yang akan di fasilitasi.

b. Identifikasi Data/Survey Lokasi,

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara survey pendahuluan dan pengambilan data dengan wawancara menggunakan kuesioner serta foto dokumen lainnya untuk menentukan kelompok penerima Grasroots Grant Aid Project. Tim infrastruktur akan bekerjasama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa untuk mengusulkan beberapa kelompok ternak untuk dijadikan lokasi proyek, kemudian tim akan melakukan survey untuk mengidentifikasi dan mengamati beberapa jenis usaha budidaya peternakan ternak sapi potong berdasarkan kegiatan-kegiatan kelompok di Pulau Sumbawa dari sudut pandang keuangan, pengelolaan dan aspek tehnis serta permasalahan lainnya yang dihadapi oleh kelompok tani ternak, diantaranya sebagai berikut:

(a) Profil Kelompok Peternak

· Luasan lahan penggembalaan.

· Peta atau Lokasi Persebaran Sapi yang diusahakan oleh masyarakat

· Jumlah kelompok peternak sapi dan kelompok masyarakat yang berpotensi melakukan pengembangan sapi

(b) Produksi ternak sapi

· Jenis pemeliharaan sapi

· Skala usaha budidaya ternak sapi

· Manajemen pemberian pakan ternak sapi

· Reproduksi ternak sapi

· Kesehatan Hewan

· Perlakuan dan penggunaan pupuk kandang

· Tugas koperasi

· Peraturan kelompok

· Bantuan yang saling menguntungkan

· Rencana Kedepan

(d) Aspek ekonomi

· Pnejualan ternak sapi

· Pemasaran ternak sapi

· Biaya pemeliahraan

· Pendapatan dari peternakan dan pendapatan lainnya

· Mata Pencaharian

c. Analisis,

Mendisuksikan permasalahan tersebut untuk menemukan isu central yang muncul pada kelompok ternak serta memutuskan kelompok ternak yang akan dilibatkan dalam Project.

d. Tim Infrastruktur Peternakan dibawah Program Dukungan BSS NTB, akan dilibatkan secara keseluruhan untuk memberikan saran dan pengawasan pelaksanaan project grassroots.

e. Sebagai tindak lanjut dari Project infrastruktur peternakan ini adalah Follow up berupa penguatan modal untuk pembelian sapi dari dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (APBN/APBD Provinsi).

2. Lokasi Program (Project Site)

Kabupaten Sumbawa, pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan prioritas pembangunan pedesaan yang sebagian besar penduduknya berada dibawah garis kemiskinan dibandingkan dengan kabupaten lain di Pulau Sumbawa dan mayoritas sebagai petani peternak, selain itu juga terdapat banyak lahan termasuk padang penggembalaan/lahan kering yang belum dikelola secara maksimal oleh peternak karena faktor modal dan sumber daya yang terbatas.

3. Target Kelompok Ternak (Estimated Target Group )

Dari 10 (sepuluh) kelompok ternak yang diusulkan oleh tim Infrastruktur peternakan diputuskan Penerima perbaikan sarana infrastruktur peternakan di Kabupaten Sumbawa berdasarkan hasil survey sebanyak 5 kelompok yaitu:

a. Kelompok Mitra Abadi (Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu)

b. Kelompok Bina Bersama (Karang Jati, Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir)

c. Kelompok Tiu Asam (Desa Rhee Bru, Kecamatan Rhee)

d. Kelompok Ai Dade (Dusun Ai Jati, Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat)

e. Kelompok Ai Treng (Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir)

Data mengenai kelompok ternak tersebut terlampir.

4. Kondisi Saat Ini (Current Situation)

Berdasarkan hasil survey kondisi saat ini pada kelompok peternakan yang menjadi target project pengembangan infrastruktur peternakan adalah sebagai berikut:

a. Kabupaten Sumbawa sebagian besar penduduknya sebagai petani peternak yang masih miskin yaitu sebesar 104.980 jiwa atau sekitar 24,95% dengan pendapatan dibawah Rp. 203.436 per kapita per bulan

b. Sumbawa melalui pendekatan padang penggembalaan, terbentur pada ketersediaan pakan dan sarana air minum ternak.

c. Pemanfaatan lahan untuk pengembangan HMT sebanyak 5%

d. Sarana Air minum untuk ternak belum memadai karena keterbatasan sumber air sebesar 5%

e. Sumber air untuk air minum ternak dan mengairi padang rumput sert HMT sebesar 5%

f. Kandang komunal untuk ternak belum tersedia

g. Balai pertemuan sebagai tempat pertemuan kelompok 2%

h. Pemagaran ternak 10%.

5. Kegiatan Utama (Main Activities)

Kegiatan yang akan dilakukan untuk pengembangan infrastruktur peternakan di kelompok peternakan Sumbawa adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan sarana penyediaan air bersih bagi ternak

b. Pengembangan padang penggembalaan (pemagaran, penanaman rumput, pengolahan lahan, pemupukan, paddock).

c. Pembangunan Gudang penyimpanan pakan,

d. Tempat pertemuan kelompok,

e. Pembuatan paddock/pagar,

f. Pembangunan kandang komunal ternak

6. Keluaran (Output)

Output yang diharapkan setelah project pengembangan infrastruktur ini selesai adalah sebagai berikut:

a. Tersedianya Air bersih untuk ternak sepanjang tahun

b. Tersedia padang penggembalaan untuk memproduksi bibit rumput yang unggul dan ketercukupan ketersedian pakan ternak setiap saat

c. Tersedianya kandang komunal/kumpul dalam kegiatan penanganan ternak

d. Meningkatkan kemampuan kelembagaan peternak dalam mengakses berbagai potensi sumberdaya peternakan

7. Hasil Yang Diharapkan (Expected Outcome)

a. Meningkatnya jumlah ternak sebesar 20%

b. Pendapatan peternak meningkat sebesar 10 %

c. Rata – rata pendapatan peternak meningkat diatas garis kemiskinan

d. Meningkatkan kesempatan kerja peternak

8. Sumber Dana

a. Sumber dana kegiatan pengembangan infrastruktur peternakan ini berasal dari Grassroots Grant Aid Kedutaan Besar Jepang di Jakarta Rp. 859,500,000,-.

b. Follow up berupa penguatan modal untuk pembelian sapi dari dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (APBN) sebesar Rp. 750.000.000 (150.000.000 per kelompok).

c. Dana Alokasi Khusus APBD Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 75.000.000