Pengembangan Infrastruktur untuk Kelompok Tani
Untuk mendukung Usaha Peternakan sapi di Sumbawa Besar
Latar Belakang
Kemiskinan merupakan persoalanyang kompleks dan kronis, pendidikan danmutu kesehatan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan, selain itujuga dari dimensi ekonomi, yaitu kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas,penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan sebagai alasan mendasar mengapaterjadi kemiskinan. Upaya mengangkat masalah kemiskinan menjadi prioritaspembangunan, maka perlu mencari faktor kunci penyebab terjadinya kemiskinantersebut. Salah satu model yang telah dikembangkan adalah pemberdayaan petanimiskin. Fenomena kemiskinan bagi masyarakat di daerahpedesaan, umumnya bersumber dari sektor pertanian. Kurangnya dukunganpengetahuan tentang pemahaman masyarakat petani terutama di lahan marginalsebagai kantong kemiskinan selama ini, menyebabkan usaha pemerintah tampaknyamasih belum terlaksana dengan sempurna, baik mengenai kesuburan lahan,infrastruktur maupun kelembagaan agribisnisnya.
Sapi Milik H. zainuddin 
Hubungan harmonis antar pemerintah danmasyarakat dapat berperan baik sebagai pemerakarsa maupun sebagai partisipan.Terkait dengan pelaksanaan program kebijakan peternakan sebagai salah satuprogram pembangunan pertanian, maka partisipasi masyarakat petani sebagaibentuk pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan sangat diharapkan demiterlaksana dan tercapainya tujuan dari program tersebut. Fokus utama program infrastrukturpeternakan dibawah program dukungan BSS NTB adalah pemberdayaan peternak untukmenfaatkan lahan yang ada dalam meningkatkan produksi Hijauan Makanan Ternak(HMT). Aspek tujuan infrastruktur Peternakan lainnya adalah menyediakanpenyediaan air bersih untuk ternak dan mengairi padang penggembalaan pakansehingga rumput tetap tersedia sepanjang musim. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pentingnya peranpartisipasi masyarakat peternak dalam pelaksanaan program dukungan BSS NTB yangdapat dijadikan sebagai salah satu strategi pemberdayaan mereka terhadapcengkeraman kemiskinan. Partisipasi mereka dalam program tersebut sebagai salahsatu upaya untuk meningkatkan produksi ternak mereka, dalam rangka meningkatkanpendapatan rumah tangga petani di pedesaan. Dalam kerangka itulah, Program dukungan Bumi Sejuta Sapi NTB melaluiProyek infrastruktur peternakan yang didanai oleh Grassroots grant aid, merupakan salah satu program pembangunan yangdidesain untuk membantu peternak dalam membangun system agribisnis di lahan marjinal.Upaya peningkatan pendapatan peternak tersebut dilakukan dengan memberdayakanpetani melalui mobilisasi kelompok dan perencanaan, pengembangan kelembagaan,dan dapat berpartisipasi dalam menentukan sarana dan prasarana kelompok yangdibutuhkan disertai dukungan teknologi peternakan yang sesuai dengan kebutuhanterutama pada lahan-lahan marjinal serta memberikan akses yang luas kepadapeternak terutama dalam bidang informasi. Kabupaten Sumbawa merupakan salahsatu kabupaten yang ada di NTB yang menjadi prioritas untuk pelaksanaan programini untuk Peningkatan Pendapatan Peternak Miskin. Terpilihnya Kabupaten Sumbawasebagai lokasi sasaran, dikarenakan kabupaten ini merupakan salah satu wilayahyang memiliki agroekosistem lahan kering dataran tinggi dan mempunyaikarakteristik lahan marginal yang cukup luas, serta mengingat mayoritas penduduknyabekerja di sektor pertanian dengan tingkat pendapatan masih tergolong di bawahgaris kemiskinan. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan suatu prosesdengan bertitik tolak agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, denganmenggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin, baik sumberdayaalam maupun sumberdaya manusia. Pentingnya budaya lokal sebagai suatu asetdalam pembangunan merupakan factor pendorong yang memposisikan masyarakatsebagai individu dalam interaksi sosial. Untuk menjaga dinamika sistem sosial,perlu didukung dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dan manusia sebagaiindividu dengan mengikutsertakan semua potensi yang ada pada masyarakat. Denganmelibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan, akan menumbuhkanperasaan memiliki dan pada gilirannya masyarakat akan memperoleh manfaat atasperubahan yang terjadi di sekitar mereka. Berdasarkan gambaran tersebut diatas, maka perlu dilakukan pemberdayaan kelompok ternak sebagai salah satukomponen Proyek infrastruktur peternakan di Kabupaten Sumbawa.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakangdiatas kegiatan pengembangan infrastruktur peternakan untuk kelompok peternakmengambil tema tentang PengetasanKemiskinan (Poverty Relief) yang akandilakukan di Kabupaten Sumbawa, hal ini didasarkan Kabupaten Sumbawa adalahsalah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang memiliki jumlah penduduksebanyak 420.750 jiwa dengan Jumlah penduduk miskin terbesar dipulau Sumbawayaitu sebesar 104.980 jiwa atau sekitar 24,95%. Menurut pengertian BPS(2009) Penduduk miskin adalah penduduk yan memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan, gariskemiskinan di Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 203.436 per kapita per bulan,artinya sebanyak 104.980 orang di pulau Sumbawa berpenghasilan dibawah Rp. 203.436 per kapita per bulan dan sebagian besar penduduk miskintersebut bekerja sebagai petani (49,50%) termasuk didalamnya bekerja sebagaipeternak (BPS NTB, 2009).
Masyarakat petani miskin umumnya berpendapatan rendah, tingkatpendidikan rendah, adopsi teknologi juga rendah, dan ketersediaan modal kecil.Infra struktur di daerah tempat tinggal umumnya tidak terlalu bagus dan terpencar di daerah terpencil sehinggaintegrasi sosial dan penyuluhan menjadi lebih sulit. Oleh karena kondisilingkungan seperti tersebut, maka isu pokok yang harus dikembangkan adalahpeningkatan pendapatan dan taraf hidup petani ternak. Tujuan
Tujuan Kegggiatan ini adalah :
a. Memberikan pendampingan danpenguatan terhadap kelompok ternak menuju perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik.
b. Mendorong penuh partisipasikelompok ternak dalam pengelolaan padang penggembalaan yang berkelanjutan untukmenghasilkan hijauan pakan ternak yangunggul dan peningkatan daya tampung padangan .
c. Meningkatkan ketersediaanair bagi peternak dan padangpenggembalaan.
d. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraanmasyarakat khususnya peternak miskin serta diharapkan terciptanyakreatifitas, prakarsa dan inovasi padamasyarakat peternak untuk mandiri.Kerangka Konseptual
Partisipatory on farm dan lintas sektoral merupakan pendekatanpemberdayaan petani di lahan marginal sebagai sumberdaya yang potensial danstrategis yang dapat dilaksanakan dalam pembangunan pertanian. Pendekatantersebut dilakukan dengan berfokus pada daya dukung sumberdaya lokal,mempehatikan ekologi kultural setempat melalui pendekatan holistic,integratif, berkesinambungan, pemanfaatan kearifan lokal yang maksimal danmampu diadopsi oleh petani. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa hampirsebagian besar petani yang berada di pedesaan dengan fasilitas infrastrukturyang kurang memadai, yang mengakibatkan keterbatasan mereka terhadap aksespasar input dan output (produk) serta kredit. Untuk memberdayakannya, inovasiteknologi usaha tani saja tidaklah cukup. Penyediaan infrastruktur yang memadaimerupakan salah satu upaya yang dapat dikembangkan terhadap para petani untuk mandiri dan mendorong mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalamsegala kegiatan.
Makna partisipatif yang paling sederhana adalah merupakan hak setiaporang untuk dapat ikut serta terlibat atau dilibatkan dalam segala prosespembangunan, melibatkan seluas-luasnya stake holder yang ada dalamsetiap kebijakan publik, tidak sebatas lembaga formal semata. Partisipasimasyarakat dalam proses pembangunan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,sampai dengan monitoring dan evaluasi mencerminkan upaya mewujudkan kemandiriandaerah yang transparan dan akuntabel antara komponen pemerintah, masyarakat,dan swasta, yang dilandasi aturan kebijakan untuk berpartisipasi sesuaiproporsi dan kompetensi yang dimiliki secara terukur dan berkelanjutan. Kondisiini dapat berlangsung dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar pemerintahanyang baik (good governance), yaitu: 1) partisipatif; 2) tranparansi; 3)akuntabilitas. Partisipatif dalam proses pembangunan diantaranya melaluiberbagai program kebijakan pembangunan pertanian dimaksudkan agar dapatmenjembatani antara aspirasi dan kebutuhan masyarakat petani di pedesaan.Selain itu, makna partisipatif juga diharapkan dapat menggugah kesadaran publikbahwa terjadinya keberhasilan maupun kegagalan proses pembangunan pertanian dipedesaan bukan tanggung jawab pemerintah semata, melainkan sangat bergantung padakeberhasilan keterlibatan masyarakat petani dalam penyelenggaraan pembangunantersebut, dari awal hingga akhir, yang bertujuan untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat petani. Di beberapa wilayah sifat dan naluripartisipasi masyarakat dalam membentuk lembaga seperti kelompok tani sebagailembaga tradisional yang masih hidup dan bertahan. Keadaan ini dapat menjadisalah satu potensi yang bisa dikembangkan menjadi lembaga sebagai wadah untukmenampung dan mengembangkan diri petani di pedesaan
Metodologi
Proyek pengembangan infrastrukturpeternakan akan dilaksanakan melaluikerjasama kelompokpetani peternak yang terlibat secara aktif dalam keseluruhan rangkaian kegiatan dengan LembagaSwadaya Masyarakat (LSM) local, LSM lokal akan menfasilitasimenggerakkan partisipasi kelompok petani ternak baik dalam proses perencanaan, pelaksanaanprogram, memutuskan dan mengevaluasi serta ikut ambil bagian dalam mengembangkankegiatan kelompok secara komprehensif, selain itu juga Tim Infrastruktur Peternakan di bawah dukungan programNTB BSS akan dilibatkan dalam seluruh pelaksanaan projek. Dana project akan disalurkan melalui rekening LSM, pengeluaran danaberdasarkan persetujuan pihak LSM, Kelompok Petani Ternak dan Pemerintah DaerahSumbawa, pelaporan kegiatan project akandilakukan bersama – sama antara NGO dan pemerintah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar